Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta terpilih belum juga bekerja. Tapi, riuh suara mereka sudah menggema. Bukan soal program kerja untuk memajukan Jakarta ke depan, tapi soal pin emas.

Pin emas akan dibagikan ke 106 anggota DPRD DKI 2014-2019 yang akan dilantik pada 26 Agustus 2019 mendatang. Ada dua pin emas 22 karat yang akan dibagikan, yaitu seberat 2 gram dan 5 gram. Total anggaran yang dibutuhkan adalah Rp 1.332.351.130.

Pembagian pin emas memicu kontroversi setelah sejumlah anggota DPRD menolak pin tersebut. Mereka beralasan, pin emas adalah bentuk pemborosan uang negara.

"Pengadaan pin emas tidak berpengaruh substantif kepada kinerja DPRD ke depan. Anggaran yang ada lebih baik digunakan ke arah yang bermanfaat, seperti peningkatan program pelayanan masyarakat," ujar anggota DPRD DKI terpilih dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Idris Ahmad, Rabu 21 Agustus 2019.

Menurut Idris, tidak ada aturan yang mewajibkan pembuatan pin yang menjadi simbol keanggotaan legislatif harus berbahan dasar emas.

"Bila fungsinya sebatas simbol, bahan kuningan tembaga atau lainnya yang lebih murah bisa menjadi alternatif. Di Medan, Magetan, dan Ponorogo saja sudah mulai mengganti pin emas jadi berbahan kuningan. Berarti tidak wajib kan?” kata Idris.

PSI Jakarta telah mengusulkan kepada Sekretariat Dewan untuk menggunakan pin yang terbuat dari kuningan, khusus untuk delapan anggota terpilih dari PSI pada saat pelantikan nanti.

"Kami bersedia menggunakan pin tembaga kuningan dan ini sudah dilakukan di daerah-daerah lain. Sebetulnya, perlu atau tidaknya pengadaan seperti pin emas harus dibuka ke publik dan dibahas betul di DPRD Jakarta," ucap Idris.

Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest menambahkan, pihaknya taat di garis partai melawan korupsi dan inefisiensi keuangan negara.

"Silakan saja dicap pencitraan. PSI akan jalan terus," ujar Ernest kepada Liputan6.com, Kamis (22/8/2019).

Ernest menyatakan, dari awal pihaknya tegas menolak upaya penghamburan uang negara. Pin emas, kata dia, tak ada pengaruhnya untuk menunjang kinerja anggota dewan. 

"Yang jelas, setahu kami tidak ada peraturan mewajibkan berbahan emas," ujarnya.

Senada, caleg terpilih dari PDIP Imah Mahdiah juga menyuarakan hal yang sama. Hanya, jika memang pin emas tersebut tidak bisa dikembalikan, dia akan menyimpannya.

"Saya lihat dulu peraturannya, apakah bisa jadi hak milik atau tidak. Kalau jadi hak milik, saya akan sumbangkan ke Jangkau-nya Pak Ahok," ujarnya.

Ke depan, pihaknya akan mendorong, peraturan penggunaan pin emas sebagai bentuk penghargaan anggota DPRD cukup dengan menggunakan bahan yang lebih murah saja, misalnya berbahan kuningan.

"Kuningan harganya jauh lebih murah," jelasnya.

Reaksi berbeda disampaikan anggota DPRD terpilih dari Demokrat, Mujiyono. Dia menyatakan, penolakan pin emas sebagai aksi yang lebay dan norak.

"Itu pencitraan yang lebay dan norak. Pin emas itu kan hanya simbol," ujarnya kepada Liputan6.com, Kamis (22/8/2019).

Mujiyono yang merupakan petahana ini menyatakan, pin emas adalah simbol sukses seorang politikus setelah melalui proses perjuangan panjang di pileg. Di pileg, seorang caleg harus berjibaku meluangkan waktu dan biaya agar terpilih.

"Jangan dilihat dari biaya yang dikeluarkan. Jelas tidak sebanding dengan yang kita keluarkan selama masa kampanye di pileg. Tapi simbol itu yang penting," ujarnya.

Wakil Ketua Demokrat DKI ini menyatakan, pin emas yang diberikan nanti adalah dua buah dengan masing-masing beratnya 2 dan 5 gram dengan kualitas emas 22 karat.

"Itu kalau dirupiahkan paling hanya Rp 3,3 jutaan (per gram Rp 475.500). Uang senilai itu untuk lima tahun pemakaian. Apa bisa itu dibilang pemborosan? Kalau mau kritis banyak tuh hal lain yang memang benar-benar pemborosan. Silakan nanti dikritisi kalau sudah masuk," ujarnya Mujiyono.

Lebih jauh menegaskan, membicarakan pin emas bukan hal krusial saat ini. Menurutnya, yang terpenting adalah bagaimana sebagai anggota dewan nantinya bisa berkontribusi dan keberadaannya bisa dirasakan masyarakat secara langsung.

"Prestasi, kerja. Itu yang utama. Jangan cuma sibuk urusin yang remeh kayak gitu," tambah dia.

Terpisah, Ketua Fraksi Partai Gerindra DKI Jakarta Abdul Ghoni menyatakan, permasalahan pin emas untuk anggota DPRD yang baru tidak krusial untuk jadi polemik. 

"Kalau PSI tidak mau, ya sudah kembalikan. Kalau mau sekalian jangan nanggung, tolak juga yang lain-lainnya. Gaji, tunjangan-tunjangan yang lain. Kalau mau pencitraan harus total," ujarnya, Kamis (22/8/2019).

Ghoni menyatakan, pemberian pin emas sudah sesuai aturan Permendagri yang tertuang dalam turunan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.  

"Pin itu simbol lembaga, bukan untuk gaya-gayaan," tukasnya.

Dia mengaku tak masalah jika pin tersebut tak terbuat dari emas. Esensi pin tersebut adalah pada lambang sebagai bentuk representasi lembaga.

"Tak masalah kalau diganti kuningan. Tapi jangan ini dijadikan alasan pemborosan. Sudah ada aturan mainnya dan jelas," ungkapnya.

Berdasar pengalamannya, pin yang dipakai anggota DPRD DKI sangat berguna sebagai identitas saat kunjungan, terlebih waktu kunjungan ke luar negeri.

"Pengalaman saya waktu dinas ke luar negeri seperti Jepang, Korea atau Malaysia, mereka sangat menyukai pin yang kita kenakan. Bahkan banyak yang meminta untuk cinderamata," jelasnya.