Jakarta, CNN Indonesia -- PT Pos Indonesia (Persero) menunda untuk mengantar PT Pos Logistik Indonesia melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2020 nanti. Penundaan dilakukan karena manajemen ingin mengerek kinerja anak usaha itu terlebih dahulu sebelum menjadikannya perusahaan publik.

Direktur Utama Pos Indonesia Gilarsi Wahyu Setijono mengatakan dengan penundaan tersebut, Pos Logistik Indonesia baru berpotensi melakukan penawaran umum saham perdana (Initial Public Offering/IPO) paling cepat pada 2022 mendatang. Pada saat itu, manajemen berharap pendapatan anak usahanya itu sudah menyentuh Rp10 triliun.

"Pos Logistik Indonesia sekitar tiga tahun sampai empat tahun ke depan pendapatan diprediksi Rp10 triliun, 10 kali lipat dari sekarang yang Rp1 triliun," ucap Gilarsi, Rabu (24/7).

Jika pendapatan perusahaan sudah tinggi, ia mengatakan secara otomatis kondisi fundamental pun sudah lebih baik dibandingkan posisi saat ini. Dengan demikian, Gilarsi mengharapkan bisa melempar saham anak usahanya ke publik dengan harga tinggi sehingga bisa menguntungkan perusahaan.

"Kalau dengan bisnis model baru mau IPO tahun depan, tapi dengan bisnis model baru mau dibesarkan dulu perusahaannya jadi sekalian agar harganya bagus," terang dia.

Namun, Gilarsi tak menyebut pasti upaya apa saja yang akan dilakukan oleh manajemen untuk mengerek kinerja Pos Logistik Indonesia. "Masih rahasia, nanti ya," katanya.

Perusahaan sebelumnya juga berencana untuk mengantar PT Pos Properti Indonesia melantai di BEI setelah Pos Logistik Indonesia resmi menjadi perusahaan publik. Ketika kembali disinggung mengenai hal tersebut, Gilarsi belum bisa memasang target kapan Pos Properti Indonesia akan IPO.

Saat ini, manajemen Pos Indonesia sedang berupaya untuk memperkuat kinerja seluruh anak usahanya. Untuk Pos Properti Indonesia, manajemen berencana menggandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya dan perusahaan properti swasta untuk mengembangkan sejumlah lahannya di dalam negeri.

"Ada 28 lokasi (rencana pengembangan) di seluruh Indonesia. Jakarta ada tiga lokasi, lalu Medan, Bali, Surabaya, Malang, dan Semarang," jelas Gilarsi.

Perusahaan berencana membangun beberapa jenis properti, seperti kompleks perkantoran, pusat perbelanjaan, dan perhotelan. Sejauh ini Pos Indonesia masih melakukan penjajakan dengan calon mitranya.

"Pendanaan nanti bersifat kolaborasi, kebutuhan dana di Jakarta sekitar Rp5 triliun," tuturnya.

Dengan upaya ini, ia berharap kontribusi pendapatan Pos Properti Indonesia bisa meningkat terhadap induk usahanya. Ia memprediksi pendapatan Pos Properti Indonesia bisa melebihi Pos Indonesia ke depannya.

"Sumbangan dari Pos Properti Indonesia nanti akan signifikan. Dampak baru terasa lima tahun dari sekarang," ujar dia.

Kinerja Keuangan

Secara keseluruhan, Pos Indonesia membukukan penurunan kinerja keuangan cukup signifikan sepanjang tahun lalu. Laba bersih perusahaan tercatat Rp127 miliar, turun 64 persen dari posisi 2017 yang sebesar Rp355 miliar.

Mengutip laporan keuangan perusahaan, penurunan ini dipicu karena lini usahanya yang bergerak di sektor jasa keuangan merosot 7,7 persen. Beruntung, lini usaha lainnya tercatat masih tumbuh, seperti jasa kurir sebesar 14 persen dan logistik 44,48 persen.

Kendati begitu, secara total pendapatan bersih Pos Indonesia hanya meningkat 12,73 persen dari Rp4,32 triliun menjadi Rp4,87 triliun. Capaian itu di bawah target perusahaan yang mencapai Rp5,56 triliun.

Tahun ini perusahaan menargetkan bisa meraup pendapatan bersih sebesar Rp5,88 triliun atau naik 20 persen dari realisasi tahun lalu. Kemudian, laba tahun berjalan ditargetkan meningkat 39 persen menjadi Rp177,52 miliar.

Kinerja keuangan Pos Indonesia beberapa tahun terakhir berada dalam tren penurunan. Gilarsi menjelaskan perusahaan dilanda disrupsi dari kehadiran layanan keuangan perbankan dan financial technology (fintech). Sebelumnya, seluruh layanan transaksi keuangan dilayani oleh Pos Indonesia.

Selain itu, kebijakan pemerintah berupa gerakan non tunai ke masyarakat juga menambah sentimen bagi bisnis perusahaan. Masalahnya, layanan keuangan Pos Indonesia mengandalkan pembayaran dan pengiriman uang secara tunai. Akibatnya, bisnis perseroan semakin sepi.
Sebelumnya ada sekitar Rp180 triliun berputar di PT Pos. Ketika disrupsi terjadi, perputaran uang di PT Pos hanya tersisa Rp120 triliun-Rp130 triliun, karena masyarakat semakin cashless.

"Disrupsi yang luar biasa tinggi. Wesel remitansi itu main course (menu utama) PT Pos. Pendapatan dari wesel ini besar. Kalau begini tidak banyak yang bisa kami lakukan, karena sunset (tenggelam). Paling-paling, identifikasi mana yang masih butuh layanan wesel," jelas Gilarsi.

Sementara, lini usaha dari jasa kurir juga tak bisa begitu diandalkan karena margin keuntungan yang diraih terbilang tipis. Padahal, beban biaya yang ditanggung dari bisnis kurir cukup tinggi.

"Kurir bermasalah dengan marjin, jadi akhirnya kami bergerak super efisien," pungkas dia. (aud/agt)